Periode l : pada jaman penjajahan belanda sampai pendudukan jepang .
Beroperasinya bank – bank milik belanda ( De Javasce Bank, De Nederlandsche Handel Maatschappij, De Nationale Handelsbank dan Escompto Bank ), Inggris ( The Chartered Bank Of India, Australia dan China, dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation ), Tionghoa ( The Overseas Chinese Banking Corporation, The Bank Of China, NV Bankvereeninging Oie Tiong Ham ), Jepang ( The Bank of Taiwan, The Yokohama Species Bank dan The Mitshui Bank ), dan juga pribumi ( disamping banyak Bank – bank kecil juga terdapat bank nasional Indonesia yang berdiri pada tahun 1029, Bank Desa, Lumbung Desa, dan Algemense Volkscredietbank AVB ).
Periode ll : Masa Pendudukan Jepang sampai kemerdekaan 1945.
Pada tahun pertama pendudukan jepang, kantor – kantor bank ditutup. Dan pada tanggal 20 oktober 1942 semua Bank Belanda, Inggris dan sebagian Tionghoa dilikwidasi. Kegiatan Bank dilanjutkan oleh lembaga kredit jepang yaitu Syomin Ginko. Setelah itu pemerintah jepang diindonesia mendirikan bank peredaran ( Sirkulasi ) Nanpo Kaithatsu Ginko yang berpusat diTokyo.
Periode lll : Masa kemerdekaan sampai dikeluarkannya UU Perbankan tahun 1967:
a. Pada masa RIS ( Republik Indonesia Serikat ), wilayah Indonesia terbagi dua, yaitu Wilayah Federal yang dikuasai Belanda. Diwilayah republic berdiri Bank Negara Indonesia ( BNI 1946 ), Bank Rakyat Indonesia ( BRI 1946 ) dan Bank swasta lain seperti Bank Surakarta MAI ( 1945 ), Bank Indonesia di Palembang ( 1946 ), Bank Dagang Nasional di Medan ( 1946 ), dan Indonesia Banking Corporation ( IBC ) yang kemudian menjadi Bank Amerta di Yogyakarta. Didaerah Federal terdapat NV Bank Sulawesi di Manado ( 1946 ), NV Bank Perniagaan Indonesia di Jakarta ( 1948 ), Bank Timur NV Semarang ( 1949 ), Bank Dagang Indonesia NV Banjarmasin ( !949 ) dan Banyak lainya.
b. Perkembangan selanjutnya adalah dibukanya Bank Industri Negara ( 1951 ) yang bergerak di bidang pembelanjaan pembangunan khususnya industry dan pertambangan. Pada tahun 1960 didirikan Bank Pembangunan Indonesia ( BAPINDO ), BIN melebur didalam Bapindo pada tanggal 16 Agustus 1960. Bapindo dimaksudkan sebagai pusat penghimpunan modal untuk pembiayaan Pembangunan Nasional Semesta Berencana ( PNSB ). Bank Pemabangunan Daerah ( BPD ) didirikan berdasarkan Undang – undang no 13 tahun 1962.
c. Pada Masa perekonomian terpimpin, perbankan diindonesia melebur menjadi Bank Tunggal. Selain itu, Bank milik Belanda dinasionalisasi pada tahun 1958, Bank tersebut diantaranya Escomto Bank menjadi Bank Dagang Negara ( BDN ), Nederlandse Handdelsbank menjadi Bank Umum Negara ( BUNEG ), dan Nederlandsce Handelsmaatschappij menjadi Bank Koperasi Tani dan Nelayan ( BKTN ) Exim. Dengan penetapan Presiden nomor 8,9,10,11,13 an : 17 tahun 1965 semua Bank Negara yang bersifat umum diintegrasikan menjadi bank tunggal bernama Bank Negara Indonesia. Bank yang diinteregrasikan adalah BI, BKTN, BNI, BUNEG, dan BTN. Selanjutnya BI menjadi Bank Bank Negara Indonesia Unit I, BKTN menjadi BNI Unit ll, BNI menjadi BNI Unit lll, Buneg menjadi BNI Unit lV dan BTN disebut BNI Unit V. kegiatan perbankan pada masa ini mirip dengan departemen pemerintah. Hal ini karena Bank memiliki anggaran tertentu untuk melaksanakan kegiatannya. Dan anggaran ini ditemukan oleh pemerintah.
Periode lV : Keadaan perbankan setelah 31 Desember 1967 :
a. Perode ini merupakan periode Baru ( Orde Baru ), perekonomian terpimpin diganti degan perekonomian yang lebih demokratis berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila. Berdasarkan UU no 13 tahun 1968 Bank Indonesia murni menjadi Bank Sentral dan melepaskan aktivitas komersialnya. Bank – bank pemerintah yang lain diatur berdasarkan UU no 14 tahun 1967. Bank – bank pemerintah ini dikembalikan menjadi Bank Umum dengan tugas khusus, yaitu BNI Unit ll menjadi Bank Ekspor Impor Indonesia bergerak dibidang Ekspor dan Impor, BNI Unit lll menjadi BNI 1946 bergerak terutama di bidang Industri dan Prasarana, BNI Unit lV menjadi Bank Bumi Daya ( BBD ) bergerak dibidang perkebunan dan Kehutanan, Bank Dagang Negara ( BDN ) bergerak dibidang pertambangan, dan BRI terutama bergerak di sector pertanian ( Koperasi, Tani dan Nelayan ). Disamping Bank – bank pemerintah tersebut juga tumbuh Bank – bank swasta nasional dan swasta asing. Namun demikian pemerintah masih menentukan suku bunga, menetapkan pagu kredit dan memberikan Kredit Likuiditas Bank Indonesia untuk mendorong kegiatan Bank – bank umum pemerintah tersebut.
b. Pada Tanggal 1 Juni 1983, pemerintah melakukan deregulasi perrrbankan yang pertama, dengan deregulasi ini bank – bank umum pemerintah dibebaskan dalam menentukan suku bunga kredit deposito, pagu kredit dihapuskan, kredit likuiditas juga dihapus. Dengan deregulasi ini, bank Umum pemerintah beroprasi seperti Bank swasta.
c. Pasa tanggal 27 Oktober 1988 pemerintah mengeluarkan deregulasi perbankan yang kedua, dikenal dengan PAKTO 1988. Pakto ini diusahakan untuk mendorong kompetisi dalam dunia perbanakan, meningkatkan kegiatan di pasar modal, mendorong ekspor non migas, mobilisasi tabungan dalam negeri dan mengefektifkan kebijakan moneter pemerintah. Pemerintah memperbolehkan institusinya untuk menyimpan 50 persen dananya di Bank Swasta. Selain itu pendirian cabang bank swasta diperlunak dan Bank asing boleh membuka cabang di 6 kota besar di Indonesia. Disamping itu cadangan wajib diturunkan dari 15 persen menjadi 2 persen.
d. Kelesuan perekonomian dan kredit macet telah mempengaruhi kelanjutan kegiatan perbankan di Indonesia. Pada era 1990-an Perbankan di Indonesia menganut kebijakan hati – hati ( prudential banking ). Berbagai kebijakan pemerintah yang mempengaruhi kehidupan perbankan adalah : kebijakan uang ketat ( tight money policy ) tahun 1990, Paket Januari 1991, dan paket Februari 1992.
Sumber : Dasar – dasar dan Mekanisme Perbankan, Edisi Revisi Angkasa Persada Indonesia 1987.
OP Simorangkis.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar